Kekerasan Atas Nama Agama Buah Ketidaktegasan Pemerintah

Umat Islam sangat menghargai dan memaklumi perbedaan. Pengecualian untuk ajaran Ahmadiyah.

Publik kembali dibuat terkesima dengan tewasnya tiga pengikut Ahmadiyah di Pandeglang, Provinsi Banten, Minggu, 6 Februari. Tontonan kekerasan yang dipraktekkan kalangan yang mengatasnamakan umat Islam tersebut memicu pro dan kontra.

Sebagian kalangan menyoroti aksi tersebut berlebihan dan mengatasnamakan agama untuk melegalkan segala tindakan kekerasan. Pihak lain menilai pemerintah dan aparat penegak hukum tidak konsisten melaksanakan aturan. Yang dimaksud adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang larangan penyebaran ajaran Ahmadiyah.

Masalah Ahmadiyah dan rentetan kasus kekerasan atas nama agama, hingga penegakan hukum di Indonesia, menjadi topik hangat yang digelar dalam diskusi publik di studio mini redaksi Harian FAJAR, Kamis, 10 Februari.

Diskusi kali ini menghadirkan sejumlah pembicara dari Ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel, akademisi, dan kepolisian.

M Ikhwan Abdul Djalil LC (Wahdah Islamiyah) dan Habib Muhammad Reza bin Muchsin Al-Hamid (Front Pembela Islam) mewakili Ormas Islam. Dari MUI diwakili Prof Dr Harifuddin Ahmad. Dua pembicara lain adalah pjs Kabid Humas Polda Sulsel, AKBP Muhammad Siswa, akademisi Prof Hamdan Juhanis.

Ikhwan Abdul Djalil tampil sebagai pembicara pertama. Ia mengatakan beragama adalah pilihan, demikian pula dengan iman dan kafir. Menurut dia, umat Islam mengimani Muhammad sebagai rasul Allah. Apapun di luar keyakinan itu adalah di luar Islam.

“Bukan berarti kita membenarkan tindakan anarkis dan destruktif. Tapi kita lebih memilih kemaslahatan umat. Tidak semua yang kita tidak benarkan tidak bisa dimaklumi. Adanya korban kita sayangkan. Tapi melihat sejarah bertahun-tahun bahwa kelalaian kita adalah kesalahan berjamaah,” ungkapnya.

Ikhwan juga menilai bahwa kasus tersebut tak lepas dari pelaksanaan SKB Tiga Menteri yang tidak dikawal di lapangan. Tidak tegas sehingga begitu mudah dilanggar.

Makanya, Ikhwan berharap dari kasus tersebut tidak terjadi pemutakbalikan fakta untuk menyudutkan umat Islam. Ia mempersilakan kepada Ahmadiyah untuk menjadi agama baru di luar Islam.

“Silakan jadi agama lain di luar Islam, nanti diberi hak-haknya. Tapi, mengaku bahwa ada nabi setelah Muhammad, itu tidak bisa kita terima,” tegasnya yang disambut seruan “Allahu Akbar” dari ratusan peserta diskusi.

Di sampingnya, duduk Habib Reza dari FPI yang serius menyimak kata-kata Ikhwan. Habib mengajak umat Islam kembali ke tauhid sesuai makna dua kalimat syahadat. Ia dengan tegas mengatakan ajaran yang dibawa Mirza Ghulam Ahmad yang menyebut telah menyatu dengan Allah, menyesatkan.

“Maka pemahaman kita bahwa yang mengatakan ada Tuhan selain Allah, adalah kemurtadan. Itu kekafiran yang nyata. FPI berhasil membuat 260 orang Ahmadiyah tobat. Sisanya tetap pada keyakinannya,” ujar pria berkaca mata ini.

Menghargai perbedaan dalam Islam menurut Habib Reza juga dipahaminya. Tapi, toleransi adalah dalam agama, bukan terhadap aliran sesat.

Prof Dr Harifuddin Ahmad menyindir perlakuan berbeda terhadap kasus korupsi dengan kekerasan terkait ajaran sesat. Ada kesan pembiaran terhadap penodaan akidah.

Persoalan utama di Indonesia, kata Harifuddin, adalah penegakan hukum. MUI, ungkapnya, telah mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah keluar dari Islam alias sesat. Siapapun umat Islam yang terlibat adalah murtad. “Persoalannya sekarang bahwa apakah fatwa MUI sama dengan fatwa merokok? Jangan hanya karena fatwa MUI, tidak dilanjuti. Ada pembiaran terhadap orang yang tidak bermoral,” tegasnya.

Hamdan Juhanis mencoba menjadi penengah. Melihat masalah Ahmadiyah dan kekerasan atas nama agama lainnya dari sudut pandang akademisi dan sosiologi.

Menurut dia, mencuatnya kasus kekerasan agama dalam satu pekan terakhir adalah bagian dari pengalihan isu. Perhatian publik langsung tertuju ke Pandeglang dan kekerasan di Temanggung keesokan harinya.

“Padahal, sebelumnya ada kasus Gayus Tambunan dan Century yang menimbulkan kerugian luar biasa. Perhatian publik seolah sudah didesain untuk beralih ke kasus Ahmadiyah,” ungkapnya.

Sementara AKBP Muhammad Siswa membantah tudingan Polri tidak siap untuk meredam konflik internal atas nama agama. Menurut dia, langkah antisipasi sudah dilakukan. Namun, keterbatasan aparat membuat korban jiwa di Pandeglang sulit dihindari. Jumlah aparat dengan warga tidak sebanding.

“Masalahnya hingga kini belum ada landasan hukum soal Ahmadiyah. Makanya, kami pun bertindak sebatas mencegah jatuhnya korban. Meski demikian, kita berharap kasus Pandeglang adalah yang terakhir. Jangan sampai terjadi di Sulsel,” harapnya.

Sumber ;

http://www.fajar.co.id/read-20110211002006-buah-ketidaktegasan-pemerintah-hingga-pengalihan-isu

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s