Meluruskan Dilema si Bongkok, Perlukah Larangan Impor Udang

Beberapa waktu lalu kita sempat mendengar kegelisahan yang dirasakan oleh para petambak udang tentang masuknya udang impor dari negara-negara Asia ke Indonesia. Kegelisahan mereka kemudian ditanggapi oleh pemerintah dengan cara mengajukan tarif tinggi bahkan larangan impor udang dari negaranegara Asia. Alasan yang diajukan pemerintah sekilas memang bisa dimengerti.

Dengan dalih untuk melindungi para petambak udang dan menangkap momentum Gerakan Mina Bahari yang retail dicanangkan Departemen Kelautan dan Perikanan, langkah mengenakan tarif tinggi ataupun larangan impor merupakan solusi terbaik. Namun, apakah ini merupakan first best solution? Inilah yang perlu dikaji rinci. Kita harus berpikir jernih dalam menyikapi langkah sepihak terhaciap perdagangan internasional, apalagi yang menyangkut komoditas bernilai tinggi, yakni udang.

Mengajukan larangan impor atau mengusulkan tarif tinggi bukan hanya bertentangan dengan semangat perdagangan pasar bebas. Lebih dari itu, larangan tersebut mengandung economic fallacy (kekeliruan) mendasar yang hams diluruskan. Kekeliruan ini bukan saja berkaitan dengan cara panclang pemerintah yang hanya melihat sisi produsen, melainkan juga hanya melihat dampak sesaat yang tampak, dengan melupakan konsekuensi yang tidak nampak di permukaan.

Salah satu argurnen yang sering dikemukakan oleh pihak yang pro larangan impor adalah kemungkinan bangkrutnya industri udang dalam negeri dan dampak lainnya mungkin berupa timbulnya pengangguran. Inilah dampak yang tangible (tampak) yang mungkin saja dilatarbelakangi oleh sikap yang paranoid. Namun, jika dipikirkan lebih jauh ada hal lain yang tidak terdeteksi yang harus kita sikapi bersama.Sebagian pihak memadang bahwa tarif akan melindungi produsen dengan mengorbankan kepentingan konsumen. Namun, ini pun tidak hanya berhenti di situ karena tarif yang tinggi juga memiliki dampak kurang bagus bagi industri lain,

selain petambak. Pertama, menerapkan tarif tinggi tak ubahnya dengan memancang ternbok tinggi terhadap invasi pihak asing. Tarif tinggi layaknya mesin perang, benteng, ataupun mesin penghadang lainnya yang digunakan untuk melawan musuh. Konsekuensinya adalah pihak negara importir pun akan melakukan tindakan balasan dengan membangun “mesin penghadang” yang lebih canggih dengan amunisi yang lebih mematikan, serta menerapkan instrumen lain untuk mematahkan kekuatan lawan. Inilah paradoks yang ditimbulkan.

Di satu sisi kita ingin membangun infrastruktur kelautan (transportasi, pelabuhan, dan lain sebagainya) yang diarahkan untuk lebih mengefisienkan arus barang dan jasa perdagangan, namun di sisi lain investasi tersebut kita offset melalui tarif yang tinggi. Interaksi berbagai komponen ini tentu saja akan memengaruhi industri lain, ,terutama mereka yang secara komparatif memiliki potensi ekspor yang tinggi. Kalau kita menginginkan sektor lain untuk tidak bersikap egosektoral dalam mengembangkan sektornya, semestinya hal yang sama juga dilakukan pada sektor kelautan dan perikanan. Disadari atau tidak, langkah menentukan tarif yang tinggi justru akan menjadi bumerang bagi sektor kelautan itu sendiri karena sektor lain juga akan terkena dampaknya.

Kedua , larangan impor ataupun tarif yang tinggi akan berdampak terhadap neraca perdagangan secara keseluruhan. Tembok perdagangan yang tinggi akan mengurangi perm i ntaan terhadap rupiah, sehingga berkurang Pula permintaan terhadap ekspor dari Indonesia untuk produkproduk lain. Akibatnya, secara makro hal tersebut semakin memperbanyak jumlah pengangguran di banyak sektor. Lalu bagaimana kita menyikapi dilema ini?

Dari studi terkini yang dilakukan oleh World Fish Center mengenai proyeksi suplai dan demand produk perikanan di pasar global sampai tahun 2020, tampak bahwa akan terjadi perubahan yang mendasar pada perdagangan krustasea, termasuk udang. sementara China dan negara berkembang lainnya akan menjadi net importer udang. Proyeksi ini mengindikasikan bahwa perdagangan udang akan bergeser dari southnorth ke southsouth. Jadi kenapa kita harus selalu khawatir dengan pasar Amerika, kalau potensi
pasar di Asia dan domestik sendiri masih terbuka lebar? Inilah yang sering kita abaikan.

Harus pula diingat bahwa selain negara-negara lain bisa saja melakukan retaliasi yang berdampak kurang baik terhadap industri perikanan kita, ke depan kite juga bisa kecolongan oleh kesiapan negara Asia lainnya jika kita mengabaikan potensi pasar tersebut.
Daripada meributkan tarif tinggi untuk udang impor dari negara Asia lainnya yang relatif kecil, kenapa kira tidak berkonsentrasi menyiapkan indusrri udang yang lebih kornpetitif sambil memperkuat pasar domestik

Pustaka
Kebijakan perikanan dan kelautan: isu, sintesis, dan gagasan By Akhmad Fauzi

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Meluruskan Dilema si Bongkok, Perlukah Larangan Impor Udang

  1. yops setuju memang kita harus menyiapkan indusrri udang yang lebih kornpetitif sambil memperkuat pasar domestik.

    Jangan sampai prosuksi lokal tersaingi oleh impor dari luar..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s