Menanti Gebrakan Kelautan Ala SBY

Paradigma Baru

Kemajuan sektor kelautan dan perikanan pada periode 2004-2009 sangat tergantung pada bagaimana kebijakan pembangunan ekonomi, pengembangan ekonomi berbasis sumber daya (resource based economy) dan menempatkan sektor kelautan dan per-ikanan sebagai penggerak (prime mover), tampaknya peluang kemajuan akan terbuka kembali. Saat ini, untuk negara sedang berkembang memang baru Peru dan Filipina yang mampu menempatkan sektor perikanan sebagai arus utama (mainstream) dalam pcmbangunan nasionalnya (Thorpe, 2004). Di Peru, dimungkinkan karena sifat perikanannya yang padat modal (capital intensive) sehingga para pelaku di dalamnya—yang umumnya adalah pelaku besar yang memiliki kekuatan politik—mampu memengaruhi kebijakan ekonomi nasional. Sementara di Filipina, selain ekonomi, pola mainstreaming-nya juga menonjol pada penanggulangan kemiskinan dan isu lingkungan, sebagaimana tertuang dalam Medium-Term Development Plan (MTDP). Tentu Indonesia yang didominasi nelayan tradisional sebanyak 94% —dengan komposisi perahu tanpa motor (48%), motor tempel (26%), motor kurang dari 10 GT (20%), memiliki kompleksitas tersendiri yang berbeda dengan Peru, namun lebih mirip dengan Filipina. Oleh karena itu, isu pertumbuhan (growth) mesti selalu diiringi dengan isu kemiskinan dan lingkungan sehingga menjadikan sektor KP sebagai penggerak roda ekonomi nasional, tidaklah kemudian hanya berorientasi pada promosi yang hanya berorientasi pertumbuhan (growth).

Selama ini, memang banyak orang yang menilai masalah kelautan dan perikanan adalah masalah investasi dan promosi sehingga seolah dengan investasi dan promosi besar-besaran sektor kelautan dan perikanan akan mengalami kemajuan. Akan tetapi, dimensi sektor kelautan dan perikanan tidak semata ekonomi, tetapi juga ekologi, sosial, budaya, dan bahkan politik sehingga selain promosi juga diperlukan regulasi, seperti kebijakan pengelolaan sumber daya (fisheries management) yang memungkinkan seluruh dimensi itu tersentuh. Memang, antara promosi dan regulasi sering dipertentangkan. Kalangan pengusaha biasanya mendesak pemerintah untuk terus promosi, sementara kalangan LSM dan akademisi lebih mendorong munculnya regulasi yang biasanya diarahkan pada’ terciptanya keseimbangan ekologis dan keadilan sosial-ekonomi. Bayangkan, sejak 10 tahun lalu, sekitar 69% stok ikan dunia dalam kondisi “darurat.” Juga, terumbu karang sebagai rumah ikan sebagian telah rusak. Kalau tak ada langkah-langkah antisipasi, diperkirakan pada tahun 2010 yang rusak akan mencapai 40%. Inilah fakta yang menuntut pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang lebih cermat.

Dalam rangka mengombinasikkan promosi dan regulasi itulah, konstruksi paradigma pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan (sustainable marine and fisheries develpoment) sangat mendesak. Paradigma ini tidak sekadar berarti sustainable yield yang fokus pada hasil tangkapan secara berkelanjutan, tetapi fokus pada keberlanjutan sistem, baik ekosistem maupun sistem sosialnya. Meminjam kerangka Anthony Charles (2001), keberlanjutan sistem ini ditopang beberapa dimensi. Pertama, dimensi ekologi (ecological sustainability) yang mencakup kelestarian hasil tangkapan/panen, kelestarian spesies, serta kelestarian ekosistem. Kedua, dimensi sosial-ekonomi (socio-economic sustainablity), yang berarti kelestarian kesejahteraan sosial-ekonomi para pelakunya, yang basisnya adalah keberlanjutan keuntungan dan distribusinya kepada seluruh pelaku, serta keberlanjutan sistem perikanan, baik di tingkat ekonomi lokal maupun global. Ketiga, dimensi masyarakat (community sustainaibility) yang berorientasi pada keberlanjutan masyarakat sebagai sebuah sistem, yang di dalamnya mencakup nilai budaya, aturan lokal, pengetahuan, dan kohesivitas. Keempat, dimensi kelembagaan (institutional sustainablity), yakni kesinambungan kapasitas finansial, administrasi, dan organisasi yang menjaga keberlanjutan tiga dimensi sebelumnya.

Dalam menjaga keempat dimensi keberlanjutan tersebut, kerja sama antara negara, pasar, dan masyarakat menjadi prasyaratnya. Terlalu bertumpu pada peran negara, kini sudah bukan zamannya lagi. Biaya transaksi (transaction cost)-nya terlalu mahal. Sementara hanya menggantungkan pada pasar juga bukan solusi karena berdasarkan pengalaman di berbagai negara, seperti Belanda, Australia, Selandia Baru yang menerapkan sistem kuota berbasis pasar (market- based) dalam penangkapan ikan, ternyata menyebabkan masalah sosial karena pada akhirnya kepemilikan kuota mengerucut pada segelintir kelompok masyarakat lapisan atas saja. Artinya, dominasi pasar dalam regulasi justru makin menyebabkan ketimpangan. Sementara masyarakat juga mengalami keterbatasan, dan sementara ini masih efektif di tingkat lokal saja. Negara dan pasar memiliki kekuatan yang lebih besar dari masyarakat. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk terus memberdayakan masyarakat ini agar mampu mengimbangi peran negara dan pasar. Inilah agenda pokok yang mesti diperhatikan pemerintahan, yakni memperkuat basis masyarakat (civil society) melalui pemberdayaan masyarakat pesisir dalam rangka mengimbangi kekuatan negara dan pasar dalam menciptakan pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan.

Memberdayakan Masyarakat Pesisir

Nelayan merupakan kelompok sosial yang selama ini terpinggirkan, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Ini pun merupakan kecenderungan di berbagai negara. Di India, identik dengan kasta rendahan. Di Kanada, nelayan First Nation juga marjinal secara ekonomi dan politik. Sementara di Jepang, profesi nelayan identik dengan kitanai, kitsui, kiken yang artinya kotor, keras, dan membahayakan. Akan tetapi, bedanya nelayan di Jepang meskipun secara sosial rendah, tidak secara ekonomi dan politik. Mereka tetap diperhitungkan secara politik sehingga kebijakan pembangunan banyak yang pro-nelayan. Sementara itu, di Indonesia nelayan masih beIum berdaya secara ekonomi dan politik. Organisasi ekonomi nelayan belum solid, sementara nelayan masih terkungkung pada ikatan-ikatan tradisional dengan para toke atau tengkulak. Belum ada institusi yang mampu menjamin kehidupan nelayan selain institusi patronklien itu. Secara politik, nelayan pun masih dijadikan objek mobilisasi massa oleh partai politik. Belum ada posisi tawar yang kuat terhadap partai politik ataupun pemerintah sehingga ketika nelayan dijadikan korban pembangunan pun mereka tak mampu berbuat apa-apa.

Menghadapi realitas seperti itu, ada satu lagi terobosan dari UU No. 31/2004, yakni Bab X Pasal 60-64 mengamanatkan pemerintah untuk memberdayakan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil melalui pengembangan skim kredit lunak, pengembangan SDM, dan pengembangan kelompok nelayan. Amanat pemberdayaan ini mesti diarahkan untuk memperbaiki posisi sosial, ekonomi, dan politik nelayan. Pemerintahan Megawati telah mengembangkan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang pada tahun 2004 mencakup 126 kabupaten. Ini merupakan proyek besar yang mesti ditangani secara hati-hati dan cermat sehingga tujuan pemberdayaan bisa tercapai. Untuk itu, perlu sejumlah agenda untuk pemberdayaan nelayan ini. Pertama, terus mengupayakan tersedianya skim kredit lunak dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas nelayan sehingga nelayan mampu menjadi “tuan rumah” di lautnya sendiri. Kegiatan perikanan masih saja dianggap berisiko sehingga masih belum menarik perbankan nasional untuk membantu. Di sinilah peran pemerintah untuk terus meyakinkan lembaga perbankan agar dapat mendukung sektor kelautan dan perikanan ini. Kedua, memacu peningkatan kualitas SDM nelayan, tidak semata pengetahuan, tetapi juga ketrampilan serta kesehatan, baik fisik maupun mental. Ketiga, mengembangkan institusi ekonomi di masyarakat pesisir, untuk menciptakan ketahanan ekonomi (economic resilience) menghadapi dinamika perubahan luar. Di sinilah organisasi ekonomi di masyarakat pesisir mesti solid. Keempat, memperkuat jaringan nelayan. Ada tiga hicrarki jaringan; (a) intro-community; (b) inter- community, dan (c) supra-community. Jaringan dalam masyarakat (intra-community) dimaksudkan untuk mengkonsolidasi kelompok nelayan yang selama ini beragam karena dibentuk oleh “proyek”. Banyak kelompok nelayan dapat ditemukan di desa. Ada yang dibentuk DKP, Depkop, ada pula oleh Pemda, dan LSM. Jaringan ini penting untuk integrasi sosial, dan sebagai basis bagi kuatnya jaringan berikutnya. Jaringan antar masyarakat nelayan (inter-community) adalah dalam membangun kerja sama dan saling pengertian antar masyarakat nelayan, khususnya dalam hal pemanfaatan sumber daya. Hal ini mengingat bahwa kegiatan perikanan adalah lintas wilayah administratif. Jaringan ini diarahkan untuk integrasi pengelolaan sumber daya. Ini penting untuk mcngantisipasi konflik nelayan antar daerah. Adapun, jaringan luar masyarakat (supra-community) penting untuk integrasi ekonomi. Bagaimanapun, ekonomi masyarakat pesisir akan berkembang bila terintegrasi dengan lingkungan ekonomi di luarnya. Di sinilah kesempatan membangun kemitraan dengan swasta terbuka sehingga bisnis perikanan yang dibangun swasta pun bersifat ramah sosial. Kelima, pemerintah mesti terus memberikan perlindungan hukum kepada nelayan yang selama ini dirugikan dalam berbagai kasus. Apalagi dengan kasus yang melibatkan modal besar. Keenam, berbagai program pemberdayaan seyogyanya dilengkapi dengan indikator keberhasilan. Tampaknya, saat ini belum tersedia data berapa jumlah nelayan yang miskin dan miskin sekali, dan bagaimana perubahan komposisi jumlah nelayan miskin tersebut setelah ada program pemberdayaan, padahal data ini sangat penting sebagai ukuran sejauh mana efektivitas program ini. Dengan adanya data ini akan membantu program tepat sasaran.

Tentu untuk itu semua kerja sama lintas departemen dan DPR, keharmonisan, dan keterpaduan antara program pemerintah dan masyarakat juga mesti terjadi. Inilah momentum bersama untuk membuktikan bahwa sektor kelautan dan perikanan memang bisa menyumbang terwujudnya kemakmuran bangsa. Momentum ini sangat berharga bagi SBY-Kalla untuk membuat sejarah baru dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan karena bagaimanapun sejarah politik KP selalu ada di tangan seorang presiden. Mari kita nantikan gebrakan kelautan ala SBY !

Pustaka
Ekologi politik nelayan Oleh Arif Satria

This entry was posted in Ekonomi and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s