Menyusun Kembali Sendi-Sendi Ekonomi Indonesia Dengan Prinsip-Prinsip Ekonomi

Bagi kebanyakan para sarjana ekonomi terutama yang ada di universitas-universitas maka keadaan sudah sangat berlainan. Sebelum 11 Maret 1966 soalnya ialah bagaimana menginsyafkan pejabat-pejabat tinggi Pemerintah bahwa soal ekonomi itu penting, tidak bisa diabaikan, dan harus diatasi dengan cara-cara yang rasionil-ekonomis. Sekarang Pemerintah tidak perlu lagi diinsyafkan akan pentingnya persoalan ekonomi. Setidak-tidaknya dari statement-statement yang telah diumumkan belakangan ini tampak dengan jelas adanya keinsyafan yang mendalam mengenai kemerosotan ekonomi dan niat bulat untuk mengatasinya.

Soalnya sekarang ialah bagaimana maksud baik dari Pemerintah yang sekarang ini benar-benar bisa menjadi kenyataan. Untuk ini diperlukan sekedar introspeksi yang disusul dengan suatu reorientasi daripada kebijaksanaan ekonomi negara.

Pertama, sendi-sendi ekonomi harus disusun kembali. Hal ini disebabkan karena sendi-sendi ekonomi kita sudah banyak yang rusak atau kacau. Ini sama-sama kita maklumi. Kedua, bahwa penjusunan sendi-sendi ekonomi itu haruslah diselenggarakan dengan prinsip-prinsip ekonomi. Ini berarti bahwa kita harus bersikap rasiond dalam menanggulangi kemerosotan ekonomi yang sedang melanda tata-hidup kita dewasa ini. Sikap rasionil dalam melihat suatu persoalan dan dalam mencari jalan pemecahannya adalah inti dan prinsip atau azas ekonomi.

Pemberian tekanan kepada pentingnya penggunaan prinsip-prinsip ekonomi disebabkan oleh karena pada azasnya kemerosotan ekonomi Indonesia bersumber pada dua hal:

(1) Adalah kenyataan bahwa selama bertahun-tahun ekonomi kita terbengkalai, tidak memperoleh cukup perhatian sebagaimana harusnya, senantiasa dikalahkan dengan hal-hal yang lain, kadang-kadang dianggap soal kecil atau-pun bukan soal.

(2) Dalam menghadapi soal-soal ekonomi seringkali, bahkan biasanya, prinsip-prinsip ekonomi dikesampingkan begitu saja. Prinsip-prinsip ekonomi yang bersumber pada pikiran rasionil dianggap tidak perlu, dianggap konvensionil, dsb. Penyampingan prinsip-prinsip ekonomi ini sering dilakukan dengan dalih-dalih yang kedengarannya revolusioner, hebat dan seram, tapi pada hakekatnya cara-cara macam ini justru menjerumuskan kehidupan ekonomi kita.

Jadi singkatnya: ekonomi kita terbengkalai, sedang cara mengurusnya tidak rasionil. Pengurusan ekonomi terlalu banyak didasarkan pada semboyan-semboyan dan slogan-slogan. Lebih sering dipentingkan kulitnya daripada isi-nya. Cara-cara yang tidak rasionil ditambah lagi dengan hampir-hampir tidak adanya lagi kontrol atau pengawasan yang wajar. Akibat lebih lanjut ialah tidak adanya lagi ukuran2 objektif dalam menilai hasil sesuatu usaha atau hasil se-seorang. Sehingga terjadilah kekaburan dalam ukuran-ukuran yang menyadikan kabur pula segala batas-batas antara apa yang benar dan apa yang salah. Apa yang semula benar menyadi salah dan apa yang salah dibenarkan. Kesulitan pengawasan yang efektif dari masyarakat ditambah lagi dengan dirahasiakannya angka-angka statistik secara berlebih-lebihan. Jelas bahwa tidak adanya pengawasan yang effektif adalah, bertentangan dengan ketentuan serta jiwa Undang-Undang Dasar 1945.

Ada sejumlah prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku dalam perekonomian yang senantiasa perlu diperhatikan. Diantaranya ialah prinsip keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan, antara ekspor dan impor, antara arus barang dan arus uang, antara penyediaan kesempatan bekerja dan pertambahan penduduk usia-kerja, dsb. Demikian pula azas effisiensi dalam penggunaan sumber-sumber ekonomi (economic resources), azas keadilan dalam pembagian beban dan pembagian rezeki, dan azas perlunya investasi bagi pertumbuhan ekonomi.

Azas-azas ekonomi ini perlu diperhatikan dan dipergunakan. Untuk menguasai alam kita harus tahu hukum-hukum alam dan kemudian menggunakan hukum alam itu justru untuk menguasai alam. Demikian pula halnya dalam ekonomi. Kita harus tahu prinsip-prinsip ekonomi dan kemudian harus menggunakannya untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi. Suatu misal ialah azas ekonomi bahwa pengeluaran harus senantiasa diusahakan agar tidak selalu melebihi penerimaan. Azas ini berlaku bagi ekonomi keluarga. Tetapi pada azasnya berlaku juga bagi ekonomi negara. Selama bertahun-tahun maka pengeluaran pemerintah senantiasa melebihi penerimaan. Perbedaannya ditutup dengan cetak uang. Ini perbedaan antara ekonomi negara dan ekonomi keluarga: suatu keluarga tidak bisa cetak uang, sedang negara bisa. Selanjutnya selama bertahun-tahun pengeluaran Pemerintah dalam devisa jauh melebihi penerima-annya dari ekspor. Perbedaan ditutup dengan pinjam-pinjam dari negara-negara lain. Sudah terang bahwa cara-cara yang mengingkari azas-azas ekonomi yang sederhana ini pasti membawa akibat-akibatnya yang logis. Dan akibat-akibat itu kini kita rasakan.

Ekonomi memang sebagaimana halnya gejala banjir. Apabila hutan-hutan dibiarkan ditebang seenak-enaknya, tanggul-tanggul dibiarkan tidak terpelihara, dan muara-muara sungai dibiarkan tidak pernah diperdalam, maka adalah logis kalau cepat atau lambat banjir akan melanda. Demikian pula halnya dengan keadaan ekonomi. Apabila tidak cukup perhatian diberikan pada soal-soal ekonomi, apabila pengeluaran pemerintah dibiarkan terus mengalir tanpa diimbangi penerimaan yang serasi, apabila arus uang menjadi semakin besar tiap harinya sedang arus barang tidak mampu meng-hadapinya dengan kecepatan pertambahan yang sama, maka cepat atau lambat masyarakat akan merasakan akibat-akibatnya. Dalam keadaan demikian yang menyadi soal memang bukannya ‘economic collapse’ (arti pengertian ini apakah tata-hidup sosial-politik dapat memikul keadaan ekonomi yang semakin parah itu.

Dengan demikian jelaslah bahwa penggunaan prinsip-prinsip ekonomi adalah mutlak perlu, karena dalam kehidupan ekonomi memang ada yang dinamakan ‘inner logic’. Hal ini dapat diikuti dengan mudah pada skema yang terlampir yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga dengan arus uang dan arus barang. Apabila kita telaah skema tersebut beserta beberapa angka-angka yang dilampirkan maka tidaklah kita perlu heran bahwa keadaan kita kini menjadi seburuk ini. Arus barang memang ber-tambah tapi tidak mungkin arus barang mengimbangi pertambahan arus uang yang begitu cepat. Misalnya dalam tahun 1965 produksi padi bertambah dengan tiga persen, akan tetapi hal ini tidak mungkin menghambat kenaikan harga apabila dalam waktu yang sama jumlah uang bertambah dengan tiga ratus persen.

Dewasa ini persoalan ekonomi memperoleh perhatian yang besar. Pemerintah dalam pemyataan-pernyataannya memberikan prioritas utama kepada penanggulangan kemerosotan ekonomi. Kini maksud untuk memperbaiki ekonomi itu harus ditransformir menyadi realitas sehingga keadaan ekonomi menyadi lebih baik. Untuk ini diperlukan penggunaan prinsip-prinsip ekonomi dengan cara sadar. Dengan lain perkataan, kemerosotan ekonomi harus ditanggulangi dengan cara-cara rasionil; tidak peduli apakah cara-cara itu konvensionil atau non-konvensionil, apakah cara-cara itu terdapat dalam buku-buku pelajaran atau tidak; yang penting ialah bahwa cara-cara itu haruslah cara-cara yang rasionil, yang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi.

Pustaka
Pemikiran dan permasalahan ekonomi di Indonesia dalam setengah abad terakhir ... diedit oleh Hadi Soesastro,Ikatan Sarjana Ekonomi

This entry was posted in Ekonomi and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s