Reinventing Indonesia Dengan Kelautan

Kini, upaya menemukan kembali (reinventing) Indonesia menjadi sangat penting. Ini seiring wacana yang berkembang bahwa meskipun sebagai sebuah negara kita masih ada, jati diri kita sebagai sebuah bangsa mulai sering dipertanyakan. Untuk menemukan kembali jati diri bangsa ini, penulis teringat kata-kata Jacob Oetama dalam suatu pertemuan dengan para pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) tahun 2001 di Kompas bahwa kita perlu “reinventing Indonesia dengan kelautan”. Tentu kata-kata Jacob Oetama bukan tanpa dasar. Kata-kata ini sangat dalam makna dan implikasinya.

“Roh” Kelautan

Sejarah telah mencatat kita pernah besar sebagai bangsa bahari. Akan tetapi, identitas ini kini makin luntur. Identitas sebagai bangsa bahari tentu tidak saja ditentukan oleh fakta geografis bahwa dua pertiga wilayah kita adalah laut, tetapi juga karena fakta geografis tersebut berimplikasi pada:
(1) fakta geopolitis,
(2) fakta social-ekonomis, dan
(3) fakta ekologis.

Ini perlu dipertegas mengingat seolah kini laut hanyalah merupakan fakta geografis somata. Kita selalu bangga akan luasnya laut kita. Padahal “ruh” laut yang menyimpan kekuatan geopolitis, sosial-ekonomis, dan ekologis seolah telah tercerabut.

Pertama, secara geopolitis wilayah laut kita masih rentan seiring lepasnya Sipadan-Ligitan, tidak jelasnya status blok Ambalat, Celah Timor, Pulau Pasir, dan seterusnya yang mengancam keutuhan wilayah kita. Kita berbatasan dengan 10 negara, dan sebagian besar perundingan wilayah perbatasan belum tuntas—sederet persoalan yang setiap saat bisa menjadi bom waktu.

Kedua, secara sosial-ekonomis aktivitas di laut masih dikuasai asing, dan seolah kita adalah tamu di rumah sendiri. Kapal asing masih terus mengeruk sumber daya laut, baik secara legal maupun ilegal. Diduga ada 7.000 kapal asing yang beroperasi di wilayah laut kita meskipun sekarang telah mulai berkurang berkat kebijakan pemerintah. Kapal-kapal asing itu masih terus mendominasi aktivitas pelayaran untuk ekspor-impor, yang pangsa muatannya sekitar 90%. Tentu sebuah ironi besar bahwa di satu sisi potensi sumber daya hayati dan nonhayati cukup besar, namun di sisi lain kemiskinan masyarakat pesisir masih terus terjadi. Secara budaya, anak-anak telah kehilangan semangat mencintai laut. Budaya cinta laut dapat direfleksikan dengan pemahaman sejak dini tentang dunia laut, kemampuan berenang, dan budaya makan ikan. Di Jepang, berenang merupakan kemampuan dasar yang harus dikuasai anak SD. Berenang menyeberang pulau saat musim panas merupakan hal yang biasa bagi mereka. Pendidikan kebaharian mereka patut ditiru. Pemaknaan budaya bahari lebih jauh dapat dielaborasi menjadi pola sikap kerja keras, terbuka, suka tantangan, egaliter, dan berani mengambil risiko. Meminjam istilah Damanhuri (1996), budaya bahari dengan sifat outward looking dan sejumlah pola sikap mental tersebut merupakan basis bagi etos kewirausahaan. Sementara itu, konsumsi ikan per kapita kita saat ini masih sekitar 25kg/kapita/tahun, padahal Malaysia telah mencapai 57 kg/kapita/tahun, Filipina dan Thailand masing-masing 29 dan 28 kg/kapita/tahun. Budaya makan ikan kita masih rendah.

Ketiga, secara ekologis, kita rela “menjual” harga diri bangsa ketika harus mengeruk pasir laut yang merusak lingkungan hanya untuk memenuhi kepentingan perluasan wilayah Singapura yang justru diduga mengancam kita secara geopolitis. Aktivitas daratan yang menyebabkan kerusakan lingkungan laut masih sulit diatasi, baik oleh para pemodal besar (kehutanan, pencemaran industri, dsb) maupun nelayan kecil yang terus mengebom ikan. Kita juga sering tak sadar bahwa pentingnya karakteristik oseanografis khas laut Indonesia yang merupakan indikator gejala El-Nino dan La-Nina, yang memengaruhi perubahan iklim global, dan berdampak pada kemarau panjang, banjir, gagal panen, kebakaran hutan, serta naik turunnya produksi perikanan (Dahuri, 2003).

Reinventing

Lemahnya kita pada ketiga dimensi kelautan tersebut melemahkan jati diri kita sebagai bangsa bahari sehingga upaya menemukan kembali jati diri sebagai bangsa bahari dapat dilakukan melalui reinventing terhadap tiga dimensi “ruh” kelautan yang telah hilang tersebut dengan satu visi besar. Visi besar tersebut mempunyai tiga hierarki. Pertama, hierarki internasional yang berisi upaya penguatan posisi dan kedaulatan kita di laut dalam berhubungan dengan dunia internasional. Secara geopolitis, isu batas wilayah mesti segera dituntaskan. Menurut PP No. 38 Tabun 2002, ada 92 pulau kecil terluar yang memiliki titik pangkal dan berbatasan dengan negara tetangga. Dari 92 pulau kecil tersebut, 67 pulau berbatasan langsung dengan 10 negara lain. Upaya penggalian aspek sejarah dan penguatan hukum internasional sangat penting dan diikuti langkah proaktif pembangunan 92 pulau kecil di wilayah perbatasan tersebut. Dimensi geopolitis ini berimplikasi pada dimensi ekonomi karena pada akhirnya menyangkut hak penguasaan dan pengelolaan sumber daya hayati dan nonhayati di laut. Selanjutnya, secara ekonomi perlu reposisi dalam perdagangan internasional hasil laut dan menyiasati forum WTO. Kalau dengan Vietnam saja kita sudah terancam, apalagi dengan Thailand dan Cina dalam perdagangan ikan dunia. Oleh karena itu, perbaikan mutu produk dan strategi perdagangan adalah kuncinya. Dulu, kita telah berjaya dalam perdagangan internasional-suatu hal yang kini mesti kita genggam kembali. Secara ekologi politik, keterlibatan kita dalam berbagai Regional Fisheries Management

Organization (RFMO) yang mengelola sumber daya perikanan regional, seperti di Samudera India, Pasifik, dan bahkan Atlantik menjadi penting agar kita tidak dituduh sebagai penunggang bebas (free rider).

Kedua, hierarki nasional yang terkait dengan desain pengelolaan (ocean governance) dan pemanfaatan sumber daya laut nusantara (ocean development). Desain pengelolaan menuntut hadirnya National Ocean Plan yang merupakan payung kebijakan kelautan yang mencoba mensinergikan berbagai kegiatan sosial-ekonomi di laut, mengingat secara ekonomi laut bersifat multiguna (multzple-use): perikanan, transportasi, pertambangan, wisata bahari, dan industri maritim. Tentu prinsip pengelolaannya mengacu pada keberlanjutan secara ekonomi, sosial, dan ekologi, serta melalui proses institusionalisasi yang desentralistik. Sementara itu, desain pemanfaatan berorientasi pada penguatan kita sebagai tuan rumah di laut kita sendiri dalam rangka memakmurkan bangsa ini. Pemberdayaan armada pelayaran dan perikanan nasional mesti menggantikan peran asing melalui tahapan yang jelas. Kebijakan pencabutan izin kapal ikan asing—kecuali bekerja sama dalam membangun industri pengolahan dalam negeri—merupakan langkah tepat, dan satu tahapan penting dalam mengurangi peran kapal asing di perikanan. Begitu pula pengembangan budidaya laut, bioteknologi, dan energi, (energi gelombang, pasang surut, angin, dan ocean thermal energy convertion) dapat menjadi terobosan baru dalam meningkatkan nilai ekonomi sumber daya laut.

Ketiga, hierarki lokal diarahkan pada penguatan peran serta masyarakat untuk mengimbangi peran negara (state) dan pasar (market). Nelayan kita yang kebanyakan miskin telah tercerabut hak-haknya untuk ikut mengelola laut (management right), dan baru diberi hak akses (access right) dan hak menangkap (withdrawal right) saja. Ini seiring tren di dunia yang sedang giat-giatnya mengupayakan penguatan institusi lokal dalam pengelolaan laut (pesisir). Ini berangkat dari asumsi bahwa laut tidak semara merupakan sebuah sistem ekologi, tetapi juga sistem sosial. Oleh karena itu, pengembangan kelautan dengan memperhatikan sistem ekologi-sosial mereka yang khas menjadi penting. Kuatnya institusi lokal di pesisir merupakan pilar bangsa bahari. Bila mereka berdaya, aturan lokal mereka bisa melengkapi kekuatan hukum formal, mereka bisa menjadi pengawas laut yang efektif, menjadi pengelola perikanan lokal karena didukung pengetahuan lokal (traditional ecological knowledge), serta pendorong tumbuhnya ekonomi pesisir.

Dengan ketiga hierarki visi kelautan tersebut, upaya reinventing Indonesia, sebagaimana digagas Jacob Oetama bukanlah hal yang mustahil. Tentu syaratnya adalah bahwa visi besar tersebut merupakan visi bersama antara pemerintah, pasar, dan masyarakat sehingga kekuatan peran ketiganya juga mesti seimbang, jangan sampai timpang seperti sekarang ini. Jangan sampai masyarakat terus jadi korban, seperti kenaikan harga BBM lalu tanpa antisipasi yang tepat yang menyebabkan nelayan makin marjinal. Kasus BBM ini merupakan indikator yang paling mudah betapa memang sektor kelautan dan perikanan belum dilirik: satu kondisi yang bisa mengancam upaya reinventing Indonesia.

Pustaka
Ekologi politik nelayan Oleh Arif Satria

This entry was posted in Ekonomi and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Reinventing Indonesia Dengan Kelautan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s