Membendung Inflasi

Inflasi yang terutama disebabkan oleh pengeluaran-pengeluaran Pemerintah yang luar biasa, yang tidak dapat ditutup dengan penerimaan-penerimaan biasa, melainkan dengan pencetakan uang baru, harus diberantas terutama dengan menghemat secara drastis pada pihak Pemerintah.

Sebagaimana orang maklum, inflasi itu adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh tidak adanya keseimbangan antara permintaan akan barang-barang dan persediaannya. Yaitu, permintaan melebihi persediaan, dan semakin besar perbedaan itu, semakin besar bahaya yang ditimbulkan oleh inflasi itu bagi kesehatan ekonomi. Di Indonesia, kecepatan inflasi itu telah mencapai tingkat yang begitu rupa, hingga boleh dikatakan melumpuhkan kegiatan produktif di samping sebab-sebab lain seperti telah diterangkan lebih dulu.

Sudah jelas kiranya, bahwa masalah inflasi itu mempunyai dua segi, segi permintaan atau uang, dan segi persediaan atau barang.

Uraian-uraian yang lebih dahulu pada hakikatnya telah membahas masalah inflasi dan segi produksi atau barang-barang. Yakni pertanyaan bagaimana caranya membangkitkan kegiatan produktif dan dengan demikian memperbesar persediaan.

Sekarang akan diuraikan masalah inflasi dan pemecahannya dan segi uang. Tetapi bukanlah maksud membahas soal inflasi ini dan segala aspek teoretisnya, melainkan mau terutama menunjukkan kepada akibat-akibat yang bersifat malapetaka bagi kegiatan ekonomi yang ditimbulkan oleh pencetakan uang yang tak mengenal batas, seperti yang bertahun-tahun telah dilakukan oleh Pemerintah.

Sebab, terlepas dari kemungkinan-kemungkinan lain yang ikut menyebabkan timbulnya inflasi di Indonesia, faktor yang paling penting adalah. pengeluaran-pengeluaran negara yang jauh melebihi penerimaannya.’ Proses itu telah berlangsung bertahun-tahun dengan defisit negara menjadi semakin lama semakin besar. Untuk menutup kekurangan anggaran belanja negara itu Pemerintah terus-menerus mencetak uang hingga dengan sendirinya kecepatan inflasi itu menjadi semakin besar. Artinya: dengan meningkatnya harga barang kekurangan belanja Pemerintah bertambah besar, dan Pemerintah terpaksa terus-menerus mencetak uang lebih banyak, sampai kapasitas percetakan uang Kebayoran tidak sanggup lagi memenuhi permintaan Pemerintah.

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu Pemerintah dua kali mengadakan tindakan moneter, yang pertama kali dalam tahun 1959 di bawah almarhum Perdana Menteri Djuanda. Tindakan itu pada hakikatnya merupakan perampasan daya beli (kekayaan) rakyat dengan dihapuskannya 90% nilai uang dari lembaran Rp 500 dan Rp 1.000.

Tindakan moneter kedua dilakukan pada bulan Desember tahun yang lalu dengan jalan Pemerintah mengeluarkan uang bank yang nilainya 1000 kali lebih besar daripada yang lama dan dengan memungut pajak 10% dari lembaran-lembaran uang besar.

Tindakan yang terakhir ini berarti Pemerintah melipat-gandakan kapasitas mencetak dan mengeluarkan uang. Sebab dengan mengeluarkan lembaran Rp 100 (baru) itu berarti bahwa Pemerintah mengeluarkan coupure yang bernilai Rp 100.000 (lama) sedangkan coupure uang rupiah lama yang paling tinggi adalah Rp 10.000 Jelas sekali, bahwa kecepatan inflasi dengan tindakan baru ini berlipat ganda naiknya kalau dibandingkan dengan kecepatan inflasi uang rupiah lama, sedangkan pemungutan iuran 10% sama artinya dengan penghapusan sampai 90% dari nilai uang yang lama di bawah Kabinet Djuanda.

Kalau tindakan moneter dari Kabinet Djuanda dan tindakan yang baru-baru ini dimaksudkan untuk mengadakan stabilitas moneter, atau sekurang-kurangnya untuk melambatkan kecepatan inflasi, maka dari keterangan-keterangan di atas sudah jelas kiranya, bahwa maksud itu tidak mungkin akan dicapai karena follow-up di bidang produksi dan penghematan-penghematan dalam sektor pengeluaran-pengeluaran Pemerintah sama sekali tidak ada. Jikalau tindakan moneter Djuanda buat sementara dapat menurunkan harga barang-barang, perkembangan selanjutnya menunjukkan kepada kita, bahwa dalam beberapa tahun saja nilai rupiah kembali telah merosot demikian rupa, hingga Pemerintah terpaksa mengambil tindakan moneter baru yaitu, yang barn saja diadakan dalam bulan Desember 1965, untuk dapat membiayai pengeluaran-pengeluarannya, yang hanya berarti mempercepat lagi inflasi, mempercepat kenaikan harga barang-barang dan jasa-jasa.

Bandingkanlah tindakan moneter Djuanda dan tindakan moneter yang baru lalu itu dengan ‘pengguntingan uang Sjafruddin’ dalam permulaan tahun 1950 yang selalu dijadikan bahan agitasi dan cemoohan dari pihak PKI. Sepintas lalu ‘gunting Sjafruddin’ itu sama saja sifatnya dengan tindakan moneter Djuanda dan tindakan moneter yang terbaru itu. Tetapi kalau kita bandingkan tindakan-tindakan itu lebih teliti satu sama lain, maka ternyata ‘gunting Sjafruddin’ itu mengandung beberapa unsur yang menbedakannya secara prinsipiil daripada tindakan-tindakan moneter lainnya.

1. Uang yang ‘digunting’ itu tidak dihapuskan nilainya seperti halnya dengan penghapusan nilai sampai 90% dari uang yang dikenakan tindakan Djuanda, melainkan 50% dari harga nominal uang ‘Nica’ yang digunting itu ditukar dengan surat hutang Pemerintah, yang dibayar kembali berangsur-angsur. Jadi rakyat tidak dirampas uangnya sampai 90% seperti terjadi dengan tindakan Djuanda, tetapi 50% dari uangnya itu diwajibkan dipinjamkan kepada Pemerintah.

2. Pengguntingan itu dilakukan terhadap uang Nica, jadi terhadap uang yang dikeluarkan oleh Pemerintah jajahan Belanda untuk membiayai perang terhadap kita. Tindakan-tindakan moneter di bawah Djuanda dan yang belakangan ini dilakukan terhadap uang yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Jadi, Pemerintah Djuanda mula-mula menipu rakyatnya dengan terus-menerus menurunkan nilai uangnya (inflasi yang ditimbulkan dengan pencetakan uang baru) dan kemudian merampas kembali sebagian besar dari uang itu dari tangan rakyat! Tindakan moneter terakhir berarti menambah banjir uang.

3. Pengguntingan uang itu dihubungkan sekaligus (disynchronisir) dengan tindakan-tindakan lain yang bertujuan memajukan produksi dan perdagangan dan memperbaiki nasib pegawai-pegawai negeri. Tujuan-tujuan itu telah tercapai dengan meningkatnya produksi, import dan export serta dengan (relatit) stabilnya nilai uang selama beberapa tahun. Tetapi perubahan dan desakan-desakan politik mengakibatkan, bahwa perkembangan ekonomi dan moneter selanjutnya menyimpang dari garis yang benar dan terus meluncur ke arah kekacauan ekonomi dan moneter yang kita alami dewasa ini.

‘Galloping inflation’ yang dialami oleh Indonesia dewasa ini hanya dapat dihentikan, apabila tindakan-tindakan untuk menimbulkan kegiatan produktif seperti yang telah diuraikan di atas, disertai dengan tindakan-tindakan yang berani di bidang pengeluaran negara.

Hendaknya segala pengeluaran yang tidak efektif di bidang keamanan dan ketertiban, segala pengeluaran-pengeluaran yang tidak benar-benar diperlukan di bidang sosial dan politik, dan pengeluaran-pengeluaran yang tidak produktif di bidang kesejahteraan rakyat, dihentikan.

Pustaka
Pemikiran dan permasalahan ekonomi di Indonesia dalam setengah abad terakhir ... diedit oleh Hadi Soesastro,Ikatan Sarjana Ekonomi

This entry was posted in Ekonomi and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s